Dugaan Pelayanan Tak Optimal di Kantor Pangulu Nanggar Bayu Disorot LSM
SIMALUNGUN – Sebuah peristiwa yang menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pelayanan publik dilaporkan terjadi di Kantor Pangulu Nagori Nanggar Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada Kamis (13/8/2026), tim dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyambangi kantor tersebut untuk melakukan konfirmasi dan silaturahmi, namun mengalami kendala dalam menemui pihak yang dituju. Kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya oknum petugas kantor pangulu yang juga menjabat sebagai Kepala Maujana Nagori.
Kronologi Kunjungan dan Janji Temu yang Tak Terpenuhi
Sebelum tiba di lokasi, pihak LSM telah berupaya menjalin komunikasi awal dengan Kepala Maujana yang bersangkutan melalui sambungan telepon. Dalam percakapan tersebut, oknum yang diduga memiliki jabatan rangkap ini menyambut baik rencana kedatangan tim LSM dan mempersilakan mereka untuk langsung datang menemuinya di Kantor Pangulu.
Menindaklanjuti arahan tersebut, tim LSM segera bergerak menuju Kantor Pangulu Nagori Nanggar Bayu di Jl. Perjuangan Dusun I. Berdasarkan catatan waktu, perwakilan LSM tiba di lokasi sekitar pukul 11:01 WIB. Namun, setibanya di kantor, Kepala Maujana yang sebelumnya berjanji untuk bertemu justru tidak berada di tempat.
Saat dihubungi kembali untuk mengonfirmasi keberadaannya, oknum tersebut beralasan tidak dapat menemui tim LSM karena adanya urusan keluarga mendadak. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengingat janji temu telah disepakati sebelumnya dan kunjungan dilakukan pada jam kerja kantor.
Sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Harapan Perbaikan
Pihak LSM menyatakan keprihatinannya terhadap sikap yang dinilai kurang menunjukkan transparansi dan komitmen dalam pelayanan publik. Mereka menyoroti dugaan rangkap jabatan yang perlu ditelusuri aturan dan legalitasnya, serta ketidaksesuaian janji temu di jam kerja. Hal ini, menurut LSM, menjadi catatan penting terkait profesionalisme oknum pejabat atau pengurus maujana dalam melayani masyarakat maupun pihak-pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam semangat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pihak LSM berharap adanya perhatian serius dan evaluasi menyeluruh dari pihak terkait, mulai dari tingkat Nagori (Desa) hingga Kecamatan Bosar Maligas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa dan maujana dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional demi kepentingan seluruh masyarakat.
Laporan : Irma Yani
Editor: Fernando Albert Damanik
