SIMALUNGUN – Masyarakat Nagori Bandar Manik, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menyuarakan tuntutan akan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Rabat Beton di wilayah mereka. Desakan ini muncul seiring adanya keraguan di kalangan warga mengenai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk proyek tersebut.
Rincian Anggaran dan Lingkup Pekerjaan
Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek di lokasi kegiatan, proyek Rabat Beton ini dikelola oleh Pemerintah Nagori Bandar Manik dengan total pagu anggaran sebesar Rp130.067.111,00. Sumber dana proyek ini berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026, sebuah inisiatif pemerintah untuk mendorong pembangunan di tingkat desa.
Rincian anggaran tersebut mencakup Biaya Fisik sebesar Rp125.412.990,00 dan Biaya Umum sebesar Rp4.654.121,00. Proyek ini direncanakan memiliki volume pekerjaan sepanjang 86 meter dengan lebar 4 meter, berlokasi di Dusun II Huta Bayu. Angka-angka ini menjadi fokus perhatian masyarakat dalam upaya mereka melakukan pengawasan.
Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pembangunan Desa
Seorang tokoh masyarakat Nagori Bandar Manik, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menegaskan urgensi pengawasan kolektif oleh warga terhadap setiap proyek yang menggunakan dana publik. Menurutnya, pengawasan ini krusial untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa.
“Terkait proyek desa dan pemerintah daerah, sangat perlu untuk dilakukan koordinasi. Ini menyangkut penggunaan uang negara, jadi kami dari masyarakat perlu melakukan pemeriksaan silang agar kegiatan ini berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan,” ujar tokoh masyarakat tersebut, menyoroti peran aktif warga dalam menjaga integritas proyek.
Peran Aktivis sebagai Kontrol Sosial
Senada dengan pandangan masyarakat, seorang aktivis anti-korupsi setempat juga menekankan bahwa peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial sangat vital dalam mengawal proyek pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menyatakan bahwa setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran negara wajib dikawal secara maksimal.
Aktivis tersebut menambahkan, “Kita dari kontrol sosial sangat perlu melakukan pengawalan ketat terkait proyek pembangunan ini. Ini upaya untuk menelusuri apakah kegiatannya sudah sesuai. Jika nanti dari hasil investigasi kami ditemukan indikasi penyalahgunaan dan dugaan korupsi, kami tidak segan-segan membuat laporan secara resmi ke pihak aparat penegak hukum.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan menindaklanjuti potensi pelanggaran hukum.
Menanti Klarifikasi dan Transparansi dari Pemerintah Nagori
Hingga berita ini diturunkan, pihak Elang Nusantara News Today masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Pemerintah Nagori Bandar Manik. Masyarakat berharap agar pihak pemerintah nagori dapat segera memberikan klarifikasi atau penjelasan terbuka mengenai teknis pengerjaan dan transparansi anggaran. Langkah ini dinilai penting untuk menghilangkan spekulasi negatif dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
Transparansi dalam setiap tahapan proyek pembangunan adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari potensi penyimpangan. Elang Nusantara News Today akan terus memantau perkembangan terkait isu ini.
Laporan : (Team)
Editor: Fernando Albert Damanik
